Meniru Dubai, Tapi Siapkah Bali Jadi Pusat Keuangan Global? Antara Ambisi, Krisis Air, dan Paradoks Pariwisata

Arreza MP Oktober 14, 2025 0 Komentar

baca juga: rangkuman saham blue chip Indonesia

“Meniru Dubai, Tapi Siapkah Bali Jadi Pusat Keuangan Global? Antara Ambisi, Krisis Air, dan Paradoks Pariwisata”

Meta Description (160 karakter):
Rencana pemerintah menjadikan Bali pusat keuangan global menuai pro dan kontra. Bisakah pulau wisata ini menyaingi Dubai di tengah krisis air dan infrastruktur?

Pendahuluan: Ketika Bali Tak Lagi Sekadar Surga Wisata

Bali, yang selama ini dikenal sebagai “Pulau Dewata” dan destinasi wisata internasional, kini berada di ambang perubahan besar. Pemerintah Indonesia berencana menjadikannya pusat keuangan global yang meniru kesuksesan Dubai International Financial Center (DIFC) dan GIFT City di India.

Langkah ini bukan sekadar ambisi ekonomi — tapi juga sinyal bahwa Indonesia ingin naik kelas dalam peta keuangan dunia. Presiden Prabowo Subianto, bersama tokoh-tokoh ekonomi seperti Ray Dalio dari Bridgewater Associates, disebut telah mendukung gagasan tersebut.

Namun, muncul pertanyaan besar yang kini memantik perdebatan publik:

Apakah Bali siap menjadi Dubai baru, atau justru akan tenggelam di bawah beban ambisi dan ketimpangan pembangunan?

1. Rencana Ambisius: Dari Pulau Wisata ke Zona Finansial Internasional

Menurut laporan Bloomberg, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang akan diajukan ke DPR pada akhir 2025. RUU ini diharapkan menjadi dasar hukum pembentukan zona keuangan khusus di Bali, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan daya tarik bagi investor global.

Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahardi, menyatakan bahwa inisiatif ini didesain untuk “menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.”

Konsepnya sederhana namun ambisius:

Memberikan insentif pajak untuk perusahaan internasional.
Menyediakan regulasi yang lebih fleksibel dibanding wilayah lain di Indonesia.
Membangun sistem hukum bisnis yang adaptif seperti di Singapura dan Dubai.

Dengan strategi ini, Bali diharapkan bisa menjadi rumah bagi bank global, manajer aset, perusahaan fintech, hingga venture capital internasional.

Namun, di balik strategi makroekonomi ini, muncul satu dilema besar — bagaimana menjaga keseimbangan antara ekonomi digital, sektor keuangan, dan ekosistem budaya Bali yang rapuh?

2. Mengapa Bali? Daya Tarik dan Simbol Globalisasi

Mengapa bukan Jakarta, Batam, atau Nusantara (ibu kota baru) yang dijadikan pusat keuangan global? Jawabannya ada pada branding dan citra internasional.

Bali sudah dikenal dunia. Infrastruktur pariwisatanya matang, komunitas ekspatriat berkembang, dan konektivitasnya semakin kuat dengan penerbangan langsung dari berbagai negara. Dalam kacamata ekonomi, Bali memiliki “nilai jual” yang tak dimiliki kota lain — prestise global dan magnet investasi.

Namun, di balik daya tarik itu, ada risiko besar:

“Bali terlalu indah untuk dijadikan tempat bisnis, tapi terlalu penting untuk diabaikan dalam peta investasi,” ujar seorang ekonom dari Universitas Udayana.

Dengan menjadikan Bali sebagai pusat keuangan, pemerintah berharap dapat mengubah struktur ekonominya dari ketergantungan pada pariwisata menuju diversifikasi berbasis jasa finansial.

Tapi bukankah pariwisata yang membuat Bali hidup? Apakah transformasi ini tidak akan menggerus identitas budaya dan sosial masyarakat lokal?

3. Krisis Air dan Infrastruktur: Bayang-bayang di Balik Gedung Megah

Salah satu isu paling krusial yang sering diabaikan dalam narasi besar ini adalah krisis sumber daya alam di Bali.
Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Bali telah kehilangan lebih dari 60% cadangan air tanah dalam dua dekade terakhir. Penyebab utamanya? Overdevelopment pariwisata dan urbanisasi tak terkendali.

Jika pembangunan zona keuangan global benar dilakukan, maka permintaan energi, air, dan lahan akan meningkat drastis. Alih fungsi lahan menjadi gedung perkantoran berisiko memperparah krisis ekologis yang sudah terjadi.

“Bali bukan gurun buatan seperti Dubai. Bali punya batas ekologi yang tidak bisa ditawar,” kata I Wayan Suardana, aktivis lingkungan asal Denpasar.

Fakta menarik lainnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,8%, turun dari target 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo. IMF pun menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7%.

Dengan angka yang melambat, skeptisisme pun muncul:

“Apakah proyek ambisius ini solusi jangka panjang atau sekadar ilusi pertumbuhan?”

4. Belajar dari Dubai, Singapura, dan GIFT City: Apakah Indonesia Realistis?

Dubai dan Singapura menjadi model ideal pembangunan zona keuangan global. Keduanya menawarkan infrastruktur kelas dunia, birokrasi yang ramping, dan kepastian hukum internasional.

Namun, perlu diingat:

Dubai sukses karena modal minyak dan investasi jangka panjang dari kerajaan.
Singapura dibangun dari sistem politik yang super disiplin dan tata kelola yang efisien.
GIFT City di India lahir dari konsistensi reformasi ekonomi dan digitalisasi selama satu dekade.

Apakah Indonesia memiliki ekosistem yang sama kuatnya?
Banyak analis menilai, tantangan terbesar ada pada kepastian hukum, tata kelola, dan birokrasi yang masih kompleks.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa proyek ini bisa menjadi “sandbox elit” — tempat berputarnya uang besar tanpa manfaat langsung bagi rakyat lokal.

“Kalau nanti yang diuntungkan hanya investor asing dan elite politik, di mana posisi masyarakat Bali?” tanya seorang peneliti dari Center for Economic Reform Jakarta.

5. Tantangan Sosial: Ketika Modal Global Bertemu Budaya Lokal

Pembangunan zona keuangan global bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga pergeseran sosial-budaya.
Bali dikenal karena spiritualitas dan harmoni sosialnya. Namun, dengan masuknya modal besar, gaya hidup global, dan pekerja ekspatriat, akan muncul perubahan nilai-nilai.

Sudah terjadi fenomena serupa dalam pariwisata: banyak tanah adat dijual, harga properti naik tajam, dan warga lokal semakin terpinggirkan.
Jika proyek keuangan ini tidak diatur dengan baik, bukan mustahil Bali akan menghadapi gentrifikasi finansial — di mana warga lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Apakah pemerintah siap menghadapi konsekuensi sosial dari globalisasi keuangan ini?

6. Strategi Pemerintah: Antara Optimisme dan Realitas Politik

Meski banyak kritik, pemerintah tetap optimistis. Zona keuangan Bali diyakini bisa menjadi penarik investasi strategis dan pusat inovasi finansial digital, termasuk pengembangan fintech, aset kripto, dan ekonomi hijau.

Dukungan dari investor global seperti Ray Dalio menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini punya daya tarik internasional.

Namun, realisasinya tetap bergantung pada dua faktor utama:

Kepastian regulasi dan transparansi hukum.
Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola transformasi sosial-ekonomi.

RUU zona keuangan Bali yang ditargetkan masuk DPR akhir 2025 menjadi kunci. Bila tidak matang, proyek ini bisa berakhir seperti banyak megaproyek lain: ambisius di awal, stagnan di tengah jalan.

Kesimpulan: Antara Mimpi dan Kenyataan

Bali yang selama ini menjadi simbol harmoni, kini berada di persimpangan antara spiritualitas dan kapitalisme global.
Rencana menjadikannya pusat keuangan internasional memang menjanjikan, tapi juga berisiko besar.

Di satu sisi, ini peluang emas untuk mendiversifikasi ekonomi nasional.
Namun di sisi lain, ancaman terhadap lingkungan, budaya, dan kesejahteraan lokal tidak boleh diabaikan.