baca juga: rangkuman saham blue chip Indonesia

Meta Description: Skandal atau terobosan? Haji Isam dan Happy Hapsoro dikabarkan sedang melobi izin pendirian Bursa Kripto pesaing CFX dengan menunjuk eks Wamen BUMN, Pahala Mansury. Benarkah dominasi tunggal CFX akan runtuh, dan bagaimana OJK menyikapi kekuatan modal Rp1 triliun yang didukung tokoh-tokoh sentral ini? Analisis mendalam prospek, regulasi, dan potensi konflik kepentingan dalam panggung aset digital Indonesia.

Rp1 Triliun, Oligarki, dan Eks Wamen: Kontroversi di Balik Langkah Haji Isam 'Menggugat' Monopoli Bursa Kripto CFX

Oleh: Tim Analisis Ekonomi Digital

Pendahuluan: Ketika Dominasi Tunggal Diusik oleh Ambisi Konglomerat

Pasar aset kripto Indonesia sedang berada di titik didih. Setelah bertahun-tahun beroperasi di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), kini regulasi dan pengawasan telah sepenuhnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memicu pengetatan standar perizinan yang masif. Di tengah transisi krusial ini, sebuah kabar menggemparkan menyeruak: konglomerat batu bara dan sawit asal Kalimantan Selatan, Samsudin Andi Arsyad—lebih dikenal sebagai Haji Isam—dikabarkan tengah memfinalisasi pengajuan izin pendirian bursa kripto baru.

Kabar ini bukan sekadar berita bisnis biasa. Potensi bursa baru ini digadang-gadang akan menjadi rival serius bagi satu-satunya bursa kripto resmi yang telah beroperasi, yakni PT Central Finansial X (CFX). Bahkan yang lebih menarik, proyek ambisius ini kabarnya melibatkan tokoh-tokoh sentral dalam jaringan kekuasaan dan ekonomi nasional: pengusaha Happy Hapsoro, suami Ketua DPR RI Puan Maharani, disebut-sebut sebagai investor utama. Kemudian, di kursi CEO, rumor menyebut nama Pahala Mansury, mantan Wakil Menteri BUMN dan Wakil Menteri Luar Negeri yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan dan Luar Negeri.

Dengan modal disetor yang disyaratkan minimal Rp1 triliun dan dukungan figur-figur "kelas berat" dari lingkaran politik-bisnis, pertanyaan pun menggelayut: Apakah ini adalah sebuah terobosan yang sehat bagi ekosistem aset digital, atau justru babak baru dalam ‘oligarkisasi’ sektor finansial digital di Indonesia? Artikel ini akan membedah rumor panas ini, menganalisis kekuatan modal triliunan, potensi konflik kepentingan, serta bagaimana regulasi OJK akan menguji ambisi para ‘crazy rich’ ini.

1. Ekosistem Kripto Indonesia: Dari 'Wild West' Menuju Regulasi OJK

Untuk memahami signifikansi kabar ini, kita harus melihat kondisi pasar saat ini. Industri aset digital Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang fenomenal. Data terbaru OJK mencatat bahwa jumlah investor atau konsumen aset kripto di Indonesia telah melampaui 18 juta per Agustus 2025. Angka ini diprediksi akan terus melonjak hingga mencapai 28,65 juta investor pada akhir tahun 2025.

Namun, pertumbuhan ini didominasi oleh satu lembaga bursa tunggal: CFX. Meskipun terdapat puluhan pedagang fisik aset kripto (exchange) yang beroperasi, seluruh transaksi mereka wajib terpusat di CFX sebagai bursa yang berfungsi mirip Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar saham. Fungsi bursa ini sangat vital: menentukan daftar aset kripto legal, mengawasi transaksi, dan menjamin transparansi serta keteraturan.

Peralihan Kewenangan ke OJK dan Standar 'Triliunan'

Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, sesuai amanat UU P2SK, bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Dampaknya? Syarat pendirian bursa kripto diperketat secara dramatis, termasuk kenaikan signifikan pada persyaratan modal. Bursa kripto baru wajib memiliki:

Modal disetor minimal Rp1 triliun.
Wajib mempertahankan ekuitas minimal 80% dari modal disetor.
Dana harus berasal dari sumber yang sah, jauh dari praktik pencucian uang (TPPU) atau pinjaman.

Persyaratan modal Rp1 triliun ini berfungsi sebagai barrier to entry yang masif, secara efektif hanya memungkinkan konglomerat atau institusi keuangan raksasa yang mampu menjadi pemain. Inilah celah yang kini dilirik oleh Haji Isam dan Happy Hapsoro, dua figur yang dikenal memiliki kekuatan modal tak terbatas di sektor energi, pertambangan, dan properti. Jika terwujud, bursa baru ini tidak hanya akan memecah monopoli CFX, tetapi juga akan menandai masuknya 'uang besar' dari sektor tradisional ke dalam ranah teknologi finansial.

2. Sinergi Tiga Pilar: Modal, Jaringan Politik, dan Regulatoris

Faktor yang membuat isu ini menjadi headline adalah konstelasi tiga nama besar yang terlibat: Haji Isam (Modal Konglomerat), Happy Hapsoro (Jaringan Politik), dan Pahala Mansury (Kredibilitas Regulatoris/Korporasi).

Kekuatan Happy Hapsoro dan Haji Isam: Uang dan Jaringan

Haji Isam dikenal sebagai 'crazy rich' Kalimantan yang kerajaan bisnisnya melalui Jhonlin Group meliputi pertambangan, agribisnis, hingga aviasi. Sementara Happy Hapsoro, lewat perusahaannya, memiliki portofolio investasi yang tersebar dari properti hingga energi. Kombinasi kekuatan modal keduanya (yang diklaim mencapai angka triliunan untuk memenuhi syarat OJK) adalah sinyal bahwa bursa yang mereka bangun akan memiliki pondasi finansial yang sangat kokoh.

Namun, yang lebih kontroversial adalah dimensi jaringan. Keterlibatan Happy Hapsoro, sebagai suami dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara otomatis memicu perdebatan sengit tentang potensi konflik kepentingan atau setidaknya kemudahan akses dalam proses perizinan yang notabene adalah domain sensitif regulator. Apakah koneksi politik akan memuluskan jalan perizinan yang sangat ketat dari OJK?

Pahala Mansury: Nahkoda 'The Dream Team'

Penunjukan Pahala Mansury sebagai calon pemimpin perusahaan—meski belum dikonfirmasi OJK maupun yang bersangkutan—menjadi kunci strategis. Pahala adalah figur yang memiliki pengalaman panjang di pucuk pimpinan BUMN strategis (BTN, Garuda Indonesia) dan kementerian (Wamen BUMN, Wamenlu). Memiliki rekam jejak yang kuat dalam corporate governance dan pemahaman mendalam tentang birokrasi serta regulasi keuangan, kehadiran Pahala seakan menjadi upaya untuk memberikan jubah kredibilitas institusional pada proyek ini.

"Penunjukan Pahala Mansury bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk meyakinkan regulator, dalam hal ini OJK, bahwa proyek bursa ini serius dan akan dikelola secara profesional, jauh dari kesan spekulatif," ujar seorang pengamat pasar modal yang enggan disebut namanya. Tetapi, apakah rekam jejak profesional Pahala mampu menepis skeptisisme publik terhadap duo Haji Isam-Happy Hapsoro?

3. Ujian Kredibilitas OJK: Melawan Intervensi atau Mendorong Kompetisi Sehat?

Kehadiran calon bursa baru ini memberikan ujian nyata bagi OJK. Regulasi yang ketat sengaja dibuat untuk memastikan integritas pasar dan perlindungan investor. Keputusan OJK di masa depan akan menentukan dua hal penting:

Integritas Regulasi: OJK harus menunjukkan bahwa proses perizinan berjalan murni berdasarkan pemenuhan syarat modal, fit and proper test direksi, dan jaminan transparansi operasional, tanpa terpengaruh oleh 'kedekatan' politik atau besarnya modal yang diajukan. Penolakan izin terhadap entitas yang tidak memenuhi syarat, seperti yang pernah terjadi pada beberapa calon pedagang aset kripto di masa lalu, menunjukkan OJK memiliki gigi.
Kompetisi Pasar: Kehadiran pesaing CFX sangat dibutuhkan. Monopoli atau dominasi tunggal berpotensi mengurangi inovasi, meningkatkan biaya transaksi, dan bahkan berisiko bagi stabilitas sistem jika terjadi kegagalan. Kompetisi akan memaksa bursa yang ada untuk meningkatkan layanan, keamanan, dan keragaman produk yang ditawarkan kepada 18 juta lebih investor.

Pertanyaan Kritis untuk OJK:

Bagaimana OJK akan memastikan bahwa modal Rp1 triliun tersebut benar-benar bersih dan transparan, sesuai dengan amanat untuk mencegah TPPU, ketika nama-nama yang terlibat memiliki koneksi bisnis yang sangat luas dan kompleks? Verifikasi modal dan fit and proper test direksi serta komisaris, terutama Pahala Mansury, akan menjadi sorotan utama.

Kesimpulan: Taruhan Besar di Panggung Kripto Nasional

Kabar pengajuan izin bursa kripto oleh Haji Isam dan Happy Hapsoro, dengan Pahala Mansury sebagai calon pucuk pimpinan, adalah narasi yang sempurna untuk panggung ekonomi Indonesia: perpaduan antara ambisi modal, kekuatan politik, dan transisi regulasi.

Jika bursa ini disetujui, pasar kripto akan memasuki era kompetisi yang lebih dinamis, memberikan alternatif dan inovasi bagi jutaan investor. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat ekosistem aset digital nasional. Namun, jika proses perizinan terasa dipaksakan atau tidak transparan, hal itu akan menciptakan preseden buruk yang dapat merusak kredibilitas OJK dan mencoreng citra industri kripto sebagai arena yang terbuka dan adil.

Pada akhirnya, nasib persaingan bursa kripto Indonesia ada di tangan regulator. Apakah OJK akan berdiri tegak sebagai penjaga gawang integritas yang imparsial, ataukah pintu pasar Rp1 triliun ini akan dibuka lebar oleh desakan dari lobi-lobi terkuat di negeri ini? Hanya waktu dan keputusan resmi OJK yang akan menjawab teka-teki kontroversial ini, dan seluruh pasar—dari investor ritel hingga konglomerat—tengah menanti dengan napas tertahan. Inilah pertaruhan terbesar aset digital Indonesia saat ini.

Digital, dan Dominasi AI