baca juga: rangkuman saham blue chip Indonesia

Meta Description: Skandal Coretax: Menkeu Purbaya rekrut 'hacker' internasional untuk menambal sistem pajak yang "mirip produk gagal" buatan asing. Mengapa sistem perpajakan masa depan Indonesia harus diselamatkan oleh white hat hacker? Bedah fakta, kerentanan data, dan potensi revolusi digital pajak.

**Skandal Core Tax: Mengapa Sistem Pajak Masa Depan Indonesia Harus Diselamatkan oleh 'Hacker' Kelas Dunia? Aib Kualitas Vendor Asing di Era Digital!**

Pendahuluan: Ketika Kedaulatan Data Berhadapan dengan Realitas Digital

Sistem perpajakan adalah tulang punggung kedaulatan finansial sebuah negara. Di Indonesia, harapan besar sempat disematkan pada Core Tax Administration System (Coretax), sebuah proyek ambisius senilai triliunan rupiah yang dirancang untuk merevolusi administrasi perpajakan, mengintegrasikan seluruh layanan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, narasi kemajuan digital ini tiba-tiba tersentak oleh sebuah pengakuan mengejutkan yang berpotensi menjadi headline paling kontroversial di sektor keuangan tahun ini: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut hacker kelas dunia asal Tanah Air untuk memperkuat dan menguji keamanan sistem Coretax.

Pernyataan ini, yang disampaikan langsung oleh Menkeu Purbaya pada Sabtu (25/10), bukan hanya sekadar berita, melainkan sebuah lonceng bahaya yang menggema di ruang digital. Mengapa sistem yang dikembangkan selama empat tahun oleh vendor asing—sebuah investasi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—justru membutuhkan jasa hacker untuk sekadar memastikan keamanannya? Lebih jauh, Purbaya bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa sistem yang ada memiliki "kekeliruan yang lucu" dan sebelumnya memiliki cyber security di level "30 dari 100", sebuah penilaian yang tak terbayangkan untuk sebuah sistem vital negara.

Penggunaan istilah "hacker" di lingkungan birokrasi, yang notabene identik dengan ancaman, kini diposisikan sebagai pahlawan siber, sebuah langkah yang menorehkan garis tebal antara upaya penyelamatan negara dan kegagalan masif dalam pengawasan proyek teknologi informasi (TI) skala nasional. Apakah ini pengakuan jujur atas kerentanan fatal, atau justru sindiran keras terhadap kualitas pengerjaan vendor asing yang "sering mengkibuli" Indonesia, sebagaimana disiratkan oleh Purbaya? Artikel ini akan membedah fakta, menganalisis implikasi, dan memicu diskusi publik yang mendesak tentang masa depan keamanan data wajib pajak di tengah revolusi digital yang rapuh.

(Total Kata saat ini: +/- 310 kata)

1. Kegagalan Kualitas Asing: 'Coretax' sebagai Cermin Ketergantungan yang Mahal

Proyek Coretax, atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), telah menjadi sorotan publik sejak awal implementasinya yang dihadapkan berbagai kendala teknis. Namun, baru di bawah kepemimpinan Purbaya, borok di balik layar terkuak secara gamblang. Menkeu Purbaya secara terbuka mengkritik kualitas sistem yang dibuat oleh perusahaan asing, bahkan menyamakannya dengan kualitas "anak SMA" dan menyebutnya "mirip produk gagal."

Fakta Kritis yang Terungkap:

Vendor Asing Gagal Selesaikan Masalah Kritis: Purbaya menyatakan bahwa vendor asing yang mengembangkan Coretax selama empat tahun tidak mampu menyelesaikan masalah paling sulit di sistem tersebut.
Keamanan Awal yang Mengkhawatirkan: Skor keamanan siber Coretax di masa lalu hanya 30/100, sebuah angka yang secara teknis menandakan bahwa sistem ini sangat rentan terhadap peretasan dan kebocoran data.
Keterbatasan Akses Kode Sumber (Source Code): Pemerintah baru akan mendapatkan akses kontrol penuh pada Desember 2025, setelah kontrak dengan vendor berakhir. Keterbatasan akses ini menghambat perbaikan cepat.

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Mengapa proyek strategis negara dengan anggaran besar diserahkan kepada pihak asing tanpa pengawasan mutu (Quality Control) yang ketat di setiap fase pengembangannya? Apakah kita, sebagai bangsa, terlalu mudah "dikibuli" oleh reputasi global tanpa menguji kapabilitas teknis secara menyeluruh?

2. 'Hacker' Sebagai Patriotisme Digital: Strategi Kontroversial Purbaya

Langkah Purbaya merekrut hacker Indonesia yang memiliki reputasi internasional—sering disebut sebagai White Hat Hacker atau Ethical Hacker—adalah manuver yang berani sekaligus kontroversial. Dalam dunia siber, hacker adalah penguji penetrasi (penetration tester) terbaik. Jika sistem Anda tidak dapat diretas oleh hacker terbaik di dunia, maka sistem Anda aman. Inilah filosofi yang diadopsi Purbaya.

Data dan Fakta Pendukung:

Uji Coba LPS yang Mencengangkan: Purbaya menceritakan pengalamannya merekrut grup hacker yang mampu "membobol" sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya dalam waktu 5 menit. Setelah itu, hacker yang sama direkrut untuk memperkuat sistem keamanan LPS, menjadikannya "kuat banget."
Pemanfaatan SDM Lokal: Purbaya menekankan bahwa yang direkrut adalah hacker "orang Indonesia, bukan orang asing," yang diakui "jago-jago banget, di dunia juga ditakutin." Ini merupakan statement kuat tentang kepercayaan pada talenta siber lokal.
Perbaikan Signifikan: Berkat pelibatan ahli siber ini, Purbaya mengklaim keamanan Coretax kini telah meningkat drastis hingga mencapai nilai "95+", atau setara dengan A+.

Strategi "jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita rangkul mereka" ini adalah pendekatan yang pragmatis, namun sekaligus sebuah pengakuan akan realitas bahwa keahlian teknis cyber security terbaik sering kali tidak lahir dari bangku pendidikan formal yang terstruktur, melainkan dari ekosistem hacker yang non-konvensional. Bukankah ironis bahwa uang negara digunakan untuk membayar kontraktor asing yang hasilnya dipertanyakan, namun kini harus diselamatkan oleh talenta lokal yang direkrut secara ad-hoc?

3. Ancaman Data Wajib Pajak: Taruhan di Atas Meja Digital

Isu di balik Coretax bukan hanya soal bug dan coding yang buruk, melainkan tentang keamanan data wajib pajak—jantung finansial 280 juta penduduk Indonesia. Sistem perpajakan menyimpan data paling sensitif: pendapatan, aset, transaksi, hingga identitas pribadi. Kerentanan Coretax berarti seluruh data ini berada dalam ancaman kebocoran yang masif.

Implikasi Kerentanan Data:

Potensi Kerugian Finansial Negara: Jika sistem perpajakan berhasil ditembus, bukan tidak mungkin data manipulasi pajak, pemalsuan laporan, atau bahkan pencurian identitas finansial terjadi secara terstruktur.
Hilangnya Kepercayaan Publik: Kebocoran data yang pernah terjadi di lembaga negara lain menciptakan trauma publik. Jika Coretax—yang menjadi masa depan administrasi pajak—gagal melindungi data, kepatuhan wajib pajak akan tergerus.
Kedaulatan Ekonomi Terancam: Kelemahan sistem pajak membuat negara rentan terhadap intervensi atau eksploitasi siber dari pihak luar yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik.

Langkah Purbaya merekrut hacker bertujuan menutup celah-celah cyber security ini. Namun, kita tidak boleh lupa, pengujian keamanan adalah proses berkelanjutan, bukan one-time event. Pemerintah harus memastikan bahwa White Hat Hacker yang direkrut menjadi bagian integral dan permanen dari tim cyber security nasional, bukan hanya pemadam kebakaran sementara.

(Total Kata saat ini: +/- 800 kata)

4. Pelajaran Keras untuk Masa Depan Digital Indonesia

Kisah Coretax adalah kasus klasik "ketergantungan buta" terhadap vendor asing. Kualitas yang di bawah standar, kontrak yang membatasi akses perbaikan, dan biaya yang fantastis adalah paket komplit dari sebuah proyek digital yang terancam gagal total. Namun, di balik kegagalan ini, muncul secercah harapan: pengakuan bahwa talenta lokal, para hacker jenius Indonesia, adalah benteng pertahanan terakhir.

Pertanyaan Kunci untuk Diskusi Publik:

Audit Menyeluruh: Apakah Kemenkeu akan melakukan audit forensik mendalam terhadap proyek Coretax dari awal hingga akhir, termasuk proses tender dan quality assurance vendor asing, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBN?
SDM Digital Nasional: Bagaimana Pemerintah akan melembagakan dan merekrut talenta White Hat Hacker ini secara resmi ke dalam struktur cyber security nasional agar keahlian mereka dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang di seluruh sistem vital negara (seperti keuangan, pertahanan, dan kesehatan)?
Pemutusan Ketergantungan: Apa langkah konkret Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dalam proyek TI strategis ke depan, dan beralih ke pemberdayaan programmer dan developer domestik?

Purbaya menegaskan tidak akan ada penambahan anggaran signifikan, melainkan optimalisasi gaji staf dan pemanfaatan perangkat keras canggih yang sudah terlanjur dibeli. Hal ini mengindikasikan pergeseran filosofi: solusi ada di SDM, bukan lagi di vendor atau anggaran baru.

Kesimpulan: Dari Krisis ke Momentum Kedaulatan Digital

Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut hacker untuk "membereskan" Coretax adalah sebuah intervensi darurat yang membuka tabir gelap kualitas proyek digital nasional. Coretax, yang seharusnya menjadi simbol modernisasi, justru menjadi monumen pengingat akan kegagalan pengawasan dan tingginya biaya ketergantungan pada pihak asing.

Kini, dengan hacker Indonesia di garis depan pertahanan siber, keamanan Coretax diklaim telah pulih. Namun, tantangannya belum berakhir. Perbaikan total diperkirakan rampung pada Januari atau Februari 2026, setelah kontrak vendor berakhir dan kode sumber dikontrol penuh.

Momen ini harus dijadikan titik balik. Pemerintah, didukung oleh talenta White Hat Hacker terbaik bangsa, harus memimpin perombakan total administrasi pajak, bukan hanya menambal sistem yang bocor. Penggunaan hacker sebagai mitra adalah pengakuan paling jujur bahwa kedaulatan digital Indonesia berada di tangan anak bangsanya sendiri.

Apakah kita akan membiarkan skandal kualitas vendor asing ini berlalu tanpa ada pertanggungjawaban, atau menjadikannya momentum emas untuk membangun benteng pertahanan siber yang benar-benar kokoh, berbasis keahlian lokal, demi masa depan pajak dan data kita? Keputusan ada di tangan publik dan pemegang kebijakan.

Digital, dan Dominasi AI