Presiden Jokowi Serukan Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital

Pada Kamis, 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan sektor ekonomi digital di Indonesia. Dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (Fekdi x KKI) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jokowi menyoroti rendahnya literasi keuangan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar dalam menghadapi era ekonomi digital.

### **Tantangan Rendahnya Literasi Keuangan di Indonesia**

Rendahnya literasi keuangan di Indonesia telah menjadi isu yang terus diangkat oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih berada di angka sekitar 50 persen. Ini menunjukkan bahwa setengah dari populasi Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan layanan keuangan, serta risiko yang terkait dengan penggunaannya.

Rendahnya literasi keuangan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan kejahatan digital yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi. Tanpa pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan produk keuangan digital dengan aman, masyarakat dapat menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan.

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)**

Dalam menghadapi tantangan ini, Presiden Jokowi secara tegas meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Kedua lembaga ini memiliki peran kunci dalam mengatur dan mengawasi industri keuangan, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

OJK, sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia, sebagai bank sentral, berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan memastikan keamanan transaksi digital yang semakin menjadi tulang punggung perekonomian modern.

### **Upaya Peningkatan Literasi Keuangan**

Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK dan BI perlu menggencarkan program-program edukasi yang lebih menyeluruh dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi literasi keuangan harus melibatkan berbagai media, mulai dari media massa, media sosial, hingga program-program di sekolah dan komunitas. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, seperti perbankan dan perusahaan fintech, juga penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan relevan.

Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Kampanye Literasi Keuangan Nasional**: Meluncurkan kampanye literasi keuangan yang terintegrasi, dengan fokus pada penggunaan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang merupakan pengguna terbesar layanan keuangan digital.

2. **Pengembangan Modul Edukasi di Sekolah**: Memasukkan literasi keuangan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Ini akan membantu menanamkan pemahaman dasar tentang keuangan sejak dini.

3. **Program Edukasi untuk Masyarakat Desa**: Mengadakan program edukasi keuangan di pedesaan dan daerah terpencil, di mana akses informasi dan teknologi mungkin masih terbatas. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang rentan terhadap risiko keuangan.

4. **Penggunaan Teknologi untuk Edukasi**: Memanfaatkan aplikasi mobile dan platform digital untuk memberikan informasi dan edukasi tentang keuangan. Ini termasuk penggunaan chatbot dan AI untuk memberikan nasihat keuangan yang personal dan mudah diakses.

### **Pentingnya Perlindungan Konsumen di Era Digital**

Selain meningkatkan literasi keuangan, perlindungan konsumen menjadi hal yang tak kalah penting di era digital ini. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, risiko kebocoran data dan penipuan digital meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Jokowi menekankan pentingnya perlindungan data konsumen sebagai prioritas utama.

OJK dan BI harus memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan dan fintech yang beroperasi di Indonesia mematuhi standar keamanan data yang ketat. Ini termasuk implementasi teknologi enkripsi yang canggih, sistem otentikasi ganda, dan kebijakan privasi yang transparan.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen antara lain:

1. **Pengawasan Ketat terhadap Lembaga Keuangan**: OJK dan BI harus memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan dan fintech, memastikan bahwa mereka mematuhi standar keamanan data dan melaporkan setiap insiden kebocoran data secara transparan.

2. **Regulasi Perlindungan Data yang Lebih Kuat**: Mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi konsumen, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Regulasi ini juga harus mencakup pedoman yang jelas tentang bagaimana data konsumen dapat digunakan oleh perusahaan keuangan.

3. **Peningkatan Kesadaran Konsumen**: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka, termasuk cara mengenali dan menghindari penipuan digital. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran.

4. **Kolaborasi dengan Penegak Hukum**: Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kejahatan digital, serta memastikan adanya mekanisme yang cepat dan efektif untuk menangani pengaduan konsumen terkait penipuan.

### **Ekosistem Ekonomi Digital yang Aman dan Inklusif**

Dalam sambutannya, Jokowi juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya aman, tetapi juga inklusif. Artinya, semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, harus memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital tersedia di seluruh wilayah Indonesia, sementara lembaga keuangan dan fintech harus menyediakan layanan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang kurang terpapar teknologi.

Selain itu, perlu ada upaya untuk mendorong inovasi dalam menciptakan produk keuangan digital yang inklusif, seperti layanan keuangan berbasis aplikasi yang dirancang untuk masyarakat dengan akses internet terbatas, atau program keuangan mikro yang dapat diakses melalui platform digital.

### **Peran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024**

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (Fekdi x KKI) 2024 yang diresmikan oleh Jokowi di JCC Senayan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk dan layanan keuangan digital, tetapi juga menjadi platform edukasi dan sosialisasi literasi keuangan bagi masyarakat.

Fekdi x KKI 2024 menghadirkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi keuangan, inovasi dalam sektor ekonomi kreatif, serta pentingnya keamanan dalam transaksi digital. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga komunitas kreatif, acara ini diharapkan dapat mendorong percepatan inklusi keuangan di Indonesia.

### **Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia**

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di dunia. Dengan populasi yang besar dan terus meningkatnya penetrasi internet, peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi digital sangatlah luas. Namun, potensi ini hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai dan terlindungi dari berbagai risiko digital.

Komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut. Melalui kolaborasi antara OJK, BI, pemerintah, dan sektor swasta, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga aman dan inklusif bagi semua.

Dengan begitu, di masa depan, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam hal perlindungan konsumen dan literasi keuangan. Inilah langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dan menikmati manfaat dari perkembangan teknologi keuangan yang terus berkembang.

### **Kesimpulan**

Rendahnya literasi keuangan dan risiko keamanan digital merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia di era ekonomi digital. Namun, dengan adanya komitmen dari pemerintah, OJK, BI, dan seluruh pemangku kepentingan, tantangan ini dapat diatasi. Peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.