Peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang

 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional di Indonesia. BSSN mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang dikeluarkan oleh BSSN:  1. Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2020 Tentang: Tata Kelola Manajemen Risiko Keamanan Siber  Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana entitas pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya harus mengelola risiko terkait keamanan siber. Berfokus pada pencegahan insiden siber melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko. Mencakup langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi dan informasi digital di sektor-sektor kritis. 2. Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang: Manajemen Insiden Keamanan Siber  Mengatur prosedur dan tata kelola untuk menangani insiden siber di Indonesia. Menyusun alur komunikasi dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran keamanan siber. Peraturan ini juga mencakup kerangka koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, termasuk kerjasama internasional. 3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang: Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital  Peraturan ini mengatur bagaimana sektor-sektor yang termasuk dalam kategori "infrastruktur informasi vital" harus dilindungi dari ancaman siber. Infrastruktur vital mencakup sektor-sektor seperti energi, perbankan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik. Setiap entitas yang mengelola infrastruktur kritis diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan melaporkan potensi insiden. 4. Peraturan Kepala BSSN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang: Pengelolaan Sertifikat Elektronik  Mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. Sertifikat elektronik digunakan untuk memastikan otentikasi dan integritas data dalam komunikasi digital. Peraturan ini memberikan pedoman kepada penyedia layanan, pengguna, dan lembaga terkait tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, dan revokasi sertifikat elektronik. 5. Peraturan Kepala BSSN Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Tata Kelola Keamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah  Peraturan ini ditujukan khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia, memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus mengelola keamanan informasi di lingkungan mereka. Menyediakan kerangka kerja untuk menjaga data sensitif dan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dari ancaman siber. Mencakup pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala. 6. Peraturan Kepala BSSN Nomor 12 Tahun 2022 Tentang: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber  Mengatur penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aparatur negara, profesional IT, dan masyarakat umum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber. Juga memberikan pedoman mengenai sertifikasi dan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber. 7. Peraturan Kepala BSSN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang: Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Keamanan Siber  Mengatur bagaimana Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang keamanan siber. Mencakup pertukaran informasi, teknologi, serta kolaborasi antar negara untuk menangani ancaman siber lintas batas. Mendorong kemitraan global dalam pengembangan kebijakan dan teknologi keamanan siber. 8. Peraturan Kepala BSSN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Pedoman Pemulihan dari Insiden Siber  Memberikan pedoman mengenai proses pemulihan setelah terjadinya insiden siber. Meliputi strategi mitigasi pasca insiden, pemulihan data, dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga menyusun langkah-langkah kolaborasi antara entitas yang terkena dampak dan BSSN untuk pemulihan yang cepat dan efektif. 9. Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang: Pengamanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah  Mengatur tentang prosedur dan standar pengamanan komunikasi pemerintah dari ancaman siber. Menyediakan panduan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan antar instansi pemerintah. Menitikberatkan pada penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi penting. 10. Peraturan Kepala BSSN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang: Kerangka Kerja Sertifikasi Profesi Keamanan Siber  Mengatur tata cara sertifikasi profesional di bidang keamanan siber. Memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat profesional keamanan siber. Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pencegahan ancaman siber di Indonesia, termasuk manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Melalui peraturan-peraturan ini, BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional dan melindungi data serta infrastruktur penting negara dari serangan siber yang semakin kompleks.  Perkembangan ancaman siber yang dinamis memaksa semua sektor untuk terus beradaptasi dengan regulasi dan langkah-langkah keamanan yang disusun oleh BSSN, guna menjaga keamanan digital di Indonesia.

Peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang


Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional di Indonesia. BSSN mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang dikeluarkan oleh BSSN:

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional di Indonesia. BSSN mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang dikeluarkan oleh BSSN:  1. Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2020 Tentang: Tata Kelola Manajemen Risiko Keamanan Siber  Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana entitas pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya harus mengelola risiko terkait keamanan siber. Berfokus pada pencegahan insiden siber melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko. Mencakup langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi dan informasi digital di sektor-sektor kritis. 2. Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang: Manajemen Insiden Keamanan Siber  Mengatur prosedur dan tata kelola untuk menangani insiden siber di Indonesia. Menyusun alur komunikasi dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran keamanan siber. Peraturan ini juga mencakup kerangka koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, termasuk kerjasama internasional. 3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang: Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital  Peraturan ini mengatur bagaimana sektor-sektor yang termasuk dalam kategori "infrastruktur informasi vital" harus dilindungi dari ancaman siber. Infrastruktur vital mencakup sektor-sektor seperti energi, perbankan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik. Setiap entitas yang mengelola infrastruktur kritis diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan melaporkan potensi insiden. 4. Peraturan Kepala BSSN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang: Pengelolaan Sertifikat Elektronik  Mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. Sertifikat elektronik digunakan untuk memastikan otentikasi dan integritas data dalam komunikasi digital. Peraturan ini memberikan pedoman kepada penyedia layanan, pengguna, dan lembaga terkait tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, dan revokasi sertifikat elektronik. 5. Peraturan Kepala BSSN Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Tata Kelola Keamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah  Peraturan ini ditujukan khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia, memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus mengelola keamanan informasi di lingkungan mereka. Menyediakan kerangka kerja untuk menjaga data sensitif dan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dari ancaman siber. Mencakup pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala. 6. Peraturan Kepala BSSN Nomor 12 Tahun 2022 Tentang: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber  Mengatur penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aparatur negara, profesional IT, dan masyarakat umum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber. Juga memberikan pedoman mengenai sertifikasi dan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber. 7. Peraturan Kepala BSSN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang: Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Keamanan Siber  Mengatur bagaimana Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang keamanan siber. Mencakup pertukaran informasi, teknologi, serta kolaborasi antar negara untuk menangani ancaman siber lintas batas. Mendorong kemitraan global dalam pengembangan kebijakan dan teknologi keamanan siber. 8. Peraturan Kepala BSSN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Pedoman Pemulihan dari Insiden Siber  Memberikan pedoman mengenai proses pemulihan setelah terjadinya insiden siber. Meliputi strategi mitigasi pasca insiden, pemulihan data, dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga menyusun langkah-langkah kolaborasi antara entitas yang terkena dampak dan BSSN untuk pemulihan yang cepat dan efektif. 9. Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang: Pengamanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah  Mengatur tentang prosedur dan standar pengamanan komunikasi pemerintah dari ancaman siber. Menyediakan panduan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan antar instansi pemerintah. Menitikberatkan pada penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi penting. 10. Peraturan Kepala BSSN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang: Kerangka Kerja Sertifikasi Profesi Keamanan Siber  Mengatur tata cara sertifikasi profesional di bidang keamanan siber. Memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat profesional keamanan siber. Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pencegahan ancaman siber di Indonesia, termasuk manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Melalui peraturan-peraturan ini, BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional dan melindungi data serta infrastruktur penting negara dari serangan siber yang semakin kompleks.  Perkembangan ancaman siber yang dinamis memaksa semua sektor untuk terus beradaptasi dengan regulasi dan langkah-langkah keamanan yang disusun oleh BSSN, guna menjaga keamanan digital di Indonesia.


1. Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2020

Tentang: Tata Kelola Manajemen Risiko Keamanan Siber

  • Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana entitas pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya harus mengelola risiko terkait keamanan siber.
  • Berfokus pada pencegahan insiden siber melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko.
  • Mencakup langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi dan informasi digital di sektor-sektor kritis.

2. Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020

Tentang: Manajemen Insiden Keamanan Siber

  • Mengatur prosedur dan tata kelola untuk menangani insiden siber di Indonesia.
  • Menyusun alur komunikasi dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran keamanan siber.
  • Peraturan ini juga mencakup kerangka koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, termasuk kerjasama internasional.

3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021

Tentang: Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital

  • Peraturan ini mengatur bagaimana sektor-sektor yang termasuk dalam kategori "infrastruktur informasi vital" harus dilindungi dari ancaman siber.
  • Infrastruktur vital mencakup sektor-sektor seperti energi, perbankan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik.
  • Setiap entitas yang mengelola infrastruktur kritis diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan melaporkan potensi insiden.

4. Peraturan Kepala BSSN Nomor 4 Tahun 2019

Tentang: Pengelolaan Sertifikat Elektronik

  • Mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi digital di Indonesia.
  • Sertifikat elektronik digunakan untuk memastikan otentikasi dan integritas data dalam komunikasi digital.
  • Peraturan ini memberikan pedoman kepada penyedia layanan, pengguna, dan lembaga terkait tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, dan revokasi sertifikat elektronik.

5. Peraturan Kepala BSSN Nomor 3 Tahun 2018

Tentang: Tata Kelola Keamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah

  • Peraturan ini ditujukan khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia, memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus mengelola keamanan informasi di lingkungan mereka.
  • Menyediakan kerangka kerja untuk menjaga data sensitif dan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dari ancaman siber.
  • Mencakup pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional di Indonesia. BSSN mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang dikeluarkan oleh BSSN:  1. Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2020 Tentang: Tata Kelola Manajemen Risiko Keamanan Siber  Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana entitas pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya harus mengelola risiko terkait keamanan siber. Berfokus pada pencegahan insiden siber melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko. Mencakup langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi dan informasi digital di sektor-sektor kritis. 2. Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang: Manajemen Insiden Keamanan Siber  Mengatur prosedur dan tata kelola untuk menangani insiden siber di Indonesia. Menyusun alur komunikasi dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran keamanan siber. Peraturan ini juga mencakup kerangka koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, termasuk kerjasama internasional. 3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang: Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital  Peraturan ini mengatur bagaimana sektor-sektor yang termasuk dalam kategori "infrastruktur informasi vital" harus dilindungi dari ancaman siber. Infrastruktur vital mencakup sektor-sektor seperti energi, perbankan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik. Setiap entitas yang mengelola infrastruktur kritis diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan melaporkan potensi insiden. 4. Peraturan Kepala BSSN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang: Pengelolaan Sertifikat Elektronik  Mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. Sertifikat elektronik digunakan untuk memastikan otentikasi dan integritas data dalam komunikasi digital. Peraturan ini memberikan pedoman kepada penyedia layanan, pengguna, dan lembaga terkait tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, dan revokasi sertifikat elektronik. 5. Peraturan Kepala BSSN Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Tata Kelola Keamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah  Peraturan ini ditujukan khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia, memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus mengelola keamanan informasi di lingkungan mereka. Menyediakan kerangka kerja untuk menjaga data sensitif dan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dari ancaman siber. Mencakup pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala. 6. Peraturan Kepala BSSN Nomor 12 Tahun 2022 Tentang: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber  Mengatur penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aparatur negara, profesional IT, dan masyarakat umum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber. Juga memberikan pedoman mengenai sertifikasi dan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber. 7. Peraturan Kepala BSSN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang: Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Keamanan Siber  Mengatur bagaimana Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang keamanan siber. Mencakup pertukaran informasi, teknologi, serta kolaborasi antar negara untuk menangani ancaman siber lintas batas. Mendorong kemitraan global dalam pengembangan kebijakan dan teknologi keamanan siber. 8. Peraturan Kepala BSSN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Pedoman Pemulihan dari Insiden Siber  Memberikan pedoman mengenai proses pemulihan setelah terjadinya insiden siber. Meliputi strategi mitigasi pasca insiden, pemulihan data, dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga menyusun langkah-langkah kolaborasi antara entitas yang terkena dampak dan BSSN untuk pemulihan yang cepat dan efektif. 9. Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang: Pengamanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah  Mengatur tentang prosedur dan standar pengamanan komunikasi pemerintah dari ancaman siber. Menyediakan panduan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan antar instansi pemerintah. Menitikberatkan pada penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi penting. 10. Peraturan Kepala BSSN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang: Kerangka Kerja Sertifikasi Profesi Keamanan Siber  Mengatur tata cara sertifikasi profesional di bidang keamanan siber. Memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat profesional keamanan siber. Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pencegahan ancaman siber di Indonesia, termasuk manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Melalui peraturan-peraturan ini, BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional dan melindungi data serta infrastruktur penting negara dari serangan siber yang semakin kompleks.  Perkembangan ancaman siber yang dinamis memaksa semua sektor untuk terus beradaptasi dengan regulasi dan langkah-langkah keamanan yang disusun oleh BSSN, guna menjaga keamanan digital di Indonesia.


6. Peraturan Kepala BSSN Nomor 12 Tahun 2022

Tentang: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber

  • Mengatur penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aparatur negara, profesional IT, dan masyarakat umum.
  • Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber.
  • Juga memberikan pedoman mengenai sertifikasi dan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber.

7. Peraturan Kepala BSSN Nomor 5 Tahun 2020

Tentang: Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Keamanan Siber

  • Mengatur bagaimana Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang keamanan siber.
  • Mencakup pertukaran informasi, teknologi, serta kolaborasi antar negara untuk menangani ancaman siber lintas batas.
  • Mendorong kemitraan global dalam pengembangan kebijakan dan teknologi keamanan siber.

8. Peraturan Kepala BSSN Nomor 7 Tahun 2021

Tentang: Pedoman Pemulihan dari Insiden Siber

  • Memberikan pedoman mengenai proses pemulihan setelah terjadinya insiden siber.
  • Meliputi strategi mitigasi pasca insiden, pemulihan data, dan pembaruan sistem.
  • Peraturan ini juga menyusun langkah-langkah kolaborasi antara entitas yang terkena dampak dan BSSN untuk pemulihan yang cepat dan efektif.

9. Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2019

Tentang: Pengamanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah

  • Mengatur tentang prosedur dan standar pengamanan komunikasi pemerintah dari ancaman siber.
  • Menyediakan panduan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan antar instansi pemerintah.
  • Menitikberatkan pada penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi penting.

10. Peraturan Kepala BSSN Nomor 9 Tahun 2021

Tentang: Kerangka Kerja Sertifikasi Profesi Keamanan Siber

  • Mengatur tata cara sertifikasi profesional di bidang keamanan siber.
  • Memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat profesional keamanan siber.
  • Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional di Indonesia. BSSN mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur kritis, menjaga keamanan informasi, dan mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang dikeluarkan oleh BSSN:  1. Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2020 Tentang: Tata Kelola Manajemen Risiko Keamanan Siber  Peraturan ini menetapkan pedoman tentang bagaimana entitas pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya harus mengelola risiko terkait keamanan siber. Berfokus pada pencegahan insiden siber melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko. Mencakup langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi dan informasi digital di sektor-sektor kritis. 2. Peraturan Kepala BSSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang: Manajemen Insiden Keamanan Siber  Mengatur prosedur dan tata kelola untuk menangani insiden siber di Indonesia. Menyusun alur komunikasi dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran keamanan siber. Peraturan ini juga mencakup kerangka koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, termasuk kerjasama internasional. 3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang: Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital  Peraturan ini mengatur bagaimana sektor-sektor yang termasuk dalam kategori "infrastruktur informasi vital" harus dilindungi dari ancaman siber. Infrastruktur vital mencakup sektor-sektor seperti energi, perbankan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik. Setiap entitas yang mengelola infrastruktur kritis diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan melaporkan potensi insiden. 4. Peraturan Kepala BSSN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang: Pengelolaan Sertifikat Elektronik  Mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. Sertifikat elektronik digunakan untuk memastikan otentikasi dan integritas data dalam komunikasi digital. Peraturan ini memberikan pedoman kepada penyedia layanan, pengguna, dan lembaga terkait tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, dan revokasi sertifikat elektronik. 5. Peraturan Kepala BSSN Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Tata Kelola Keamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah  Peraturan ini ditujukan khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia, memberikan panduan tentang bagaimana mereka harus mengelola keamanan informasi di lingkungan mereka. Menyediakan kerangka kerja untuk menjaga data sensitif dan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dari ancaman siber. Mencakup pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala. 6. Peraturan Kepala BSSN Nomor 12 Tahun 2022 Tentang: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber  Mengatur penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aparatur negara, profesional IT, dan masyarakat umum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber. Juga memberikan pedoman mengenai sertifikasi dan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber. 7. Peraturan Kepala BSSN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang: Penyelenggaraan Kerjasama Internasional di Bidang Keamanan Siber  Mengatur bagaimana Indonesia melakukan kerjasama internasional di bidang keamanan siber. Mencakup pertukaran informasi, teknologi, serta kolaborasi antar negara untuk menangani ancaman siber lintas batas. Mendorong kemitraan global dalam pengembangan kebijakan dan teknologi keamanan siber. 8. Peraturan Kepala BSSN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Pedoman Pemulihan dari Insiden Siber  Memberikan pedoman mengenai proses pemulihan setelah terjadinya insiden siber. Meliputi strategi mitigasi pasca insiden, pemulihan data, dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga menyusun langkah-langkah kolaborasi antara entitas yang terkena dampak dan BSSN untuk pemulihan yang cepat dan efektif. 9. Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang: Pengamanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah  Mengatur tentang prosedur dan standar pengamanan komunikasi pemerintah dari ancaman siber. Menyediakan panduan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan antar instansi pemerintah. Menitikberatkan pada penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi komunikasi penting. 10. Peraturan Kepala BSSN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang: Kerangka Kerja Sertifikasi Profesi Keamanan Siber  Mengatur tata cara sertifikasi profesional di bidang keamanan siber. Memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat profesional keamanan siber. Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pencegahan ancaman siber di Indonesia, termasuk manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Melalui peraturan-peraturan ini, BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional dan melindungi data serta infrastruktur penting negara dari serangan siber yang semakin kompleks.  Perkembangan ancaman siber yang dinamis memaksa semua sektor untuk terus beradaptasi dengan regulasi dan langkah-langkah keamanan yang disusun oleh BSSN, guna menjaga keamanan digital di Indonesia.


Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dan pencegahan ancaman siber di Indonesia, termasuk manajemen risiko, perlindungan infrastruktur vital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Melalui peraturan-peraturan ini, BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional dan melindungi data serta infrastruktur penting negara dari serangan siber yang semakin kompleks.

Perkembangan ancaman siber yang dinamis memaksa semua sektor untuk terus beradaptasi dengan regulasi dan langkah-langkah keamanan yang disusun oleh BSSN, guna menjaga keamanan digital di Indonesia.

0 Komentar