Pembentukan Angkatan Siber TNI: Menghadapi Ancaman Siber dengan Kewenangan yang Jelas

Di era digital yang semakin maju, ancaman siber telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ancaman ini tidak hanya mencakup peretasan atau kebocoran data, tetapi juga melibatkan serangan yang terkoordinasi dari pihak asing yang dapat membahayakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, wacana pembentukan Angkatan Siber TNI menjadi topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas.

Pembentukan Angkatan Siber TNI diharapkan mampu memberikan perlindungan yang kuat bagi Indonesia dari ancaman siber luar negeri. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana tugas dan kewenangan dari Angkatan Siber TNI akan diatur, agar tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain yang juga beroperasi di bidang keamanan siber.

Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menyatakan pentingnya koordinasi yang jelas dalam pembentukan matra siber ini. Menurut Alfons, Angkatan Siber TNI harus difokuskan untuk melindungi Indonesia dari ancaman asing melalui dunia maya, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dalam negeri. Selain itu, pembagian tugas yang jelas antara TNI dan lembaga lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat diperlukan.

### **Ancaman Siber dalam Konteks Global**

Ancaman siber bukanlah hal yang baru di dunia keamanan global. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dunia maya telah menjadi salah satu medan pertempuran utama dalam konflik antarnegara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara dikenal memiliki kekuatan siber yang sangat canggih, dengan kemampuan untuk melancarkan serangan siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur penting negara lain.

Serangan siber dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari pencurian data rahasia, sabotase terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau transportasi, hingga penyebaran disinformasi yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial di suatu negara. Dalam konteks ini, keberadaan angkatan siber menjadi sangat penting sebagai salah satu bentuk pertahanan negara di dunia maya.

Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan populasi yang besar dan penggunaan internet yang luas, ancaman siber menjadi sangat signifikan. Banyak sektor vital, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi, sangat bergantung pada teknologi digital. Sebuah serangan siber yang sukses dapat melumpuhkan negara dalam hitungan menit, mengganggu fungsi pemerintahan, memicu kekacauan ekonomi, dan bahkan mempengaruhi stabilitas sosial-politik.

### **Pembentukan Angkatan Siber TNI: Fokus pada Ancaman Eksternal**

Salah satu tujuan utama pembentukan Angkatan Siber TNI adalah untuk melindungi Indonesia dari ancaman luar yang datang dari negara asing atau aktor non-negara yang memiliki kekuatan siber yang berpotensi merusak. Dalam pandangan Alfons Tanujaya, fokus utama dari Angkatan Siber TNI haruslah melindungi Indonesia dari ancaman yang bersifat eksternal, seperti serangan yang dirancang untuk merusak atau mencuri informasi dari infrastruktur strategis negara.

Menurut Alfons, penting untuk membedakan peran dan tanggung jawab TNI dalam keamanan siber dengan lembaga lain yang ada. Jika Angkatan Siber TNI ditujukan untuk menangani ancaman eksternal, maka lembaga seperti BSSN dapat berperan dalam mengelola keamanan siber di tingkat domestik, seperti melindungi institusi pemerintah, perusahaan, dan warga negara dari serangan siber internal. Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan dapat dihindari dan setiap lembaga memiliki tugas yang jelas.

### **Kewenangan yang Tidak Tumpang Tindih**

Seperti yang disinggung oleh Alfons, salah satu kekhawatiran utama dalam pembentukan Angkatan Siber TNI adalah potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang juga beroperasi di bidang keamanan siber. Saat ini, Indonesia sudah memiliki BSSN, yang bertugas mengamankan dan memitigasi ancaman siber di dalam negeri. Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas antara BSSN dan Angkatan Siber TNI, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan operasional dan strategi keamanan siber negara.

Koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci untuk menghindari masalah ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lembaga yang bergerak di bidang keamanan siber memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Angkatan Siber TNI, misalnya, dapat difokuskan pada pertahanan dan penyerangan siber dalam skenario militer atau konflik antarnegara, sedangkan BSSN dapat bertugas melindungi infrastruktur penting dalam negeri dari serangan siber yang bersifat kriminal atau non-militer.

Selain itu, komunikasi yang baik antar lembaga juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ancaman siber yang muncul dapat direspon dengan cepat dan tepat. Dalam situasi di mana ancaman siber memiliki elemen eksternal dan internal, kedua lembaga harus mampu bekerja sama untuk melindungi negara secara menyeluruh. Jika komunikasi dan koordinasi ini berjalan dengan baik, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan siber yang kuat dan efektif.

### **Ancaman Spionase Siber**

Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia dari luar negeri adalah spionase siber. Spionase ini melibatkan upaya untuk mencuri informasi rahasia atau strategis dari pemerintah, militer, atau sektor-sektor kritis seperti energi dan pertahanan. Informasi yang dicuri kemudian dapat digunakan oleh negara atau aktor asing untuk kepentingan mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam hal ini, Angkatan Siber TNI memiliki peran penting untuk mencegah dan menangkal spionase siber yang dilakukan oleh negara asing. TNI memiliki kemampuan militer dan intelijen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi upaya spionase siber sebelum informasi penting jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, Angkatan Siber TNI juga dapat melakukan operasi kontra spionase untuk melawan ancaman ini secara proaktif.

Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang juga berfokus pada keamanan informasi dan intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan BSSN. Setiap lembaga harus dapat berbagi informasi dan bekerja bersama untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman spionase siber.

### **Menghindari Pemanfaatan untuk Kepentingan Politik**

Salah satu perhatian utama yang disampaikan oleh Alfons Tanujaya adalah bahwa Angkatan Siber TNI tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam negeri. Sebagai lembaga militer, TNI harus tetap netral dan fokus pada tugas-tugas pertahanan nasional. Jika Angkatan Siber TNI digunakan untuk memata-matai atau menyerang aktor politik dalam negeri, hal ini dapat merusak integritas lembaga dan menciptakan konflik kepentingan.

Untuk menghindari hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa Angkatan Siber TNI beroperasi di bawah kerangka hukum yang jelas dan transparan. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Angkatan Siber TNI dapat beroperasi secara profesional dan fokus pada melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar, bukan untuk kepentingan politik yang sempit.

### **Kesimpulan**

Pembentukan Angkatan Siber TNI merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia di era digital. Dengan adanya angkatan siber, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman siber yang datang dari negara asing atau aktor non-negara yang memiliki niat jahat.

Namun, agar Angkatan Siber TNI dapat berfungsi secara efektif, perlu ada pembagian tugas yang jelas antara TNI dan lembaga lain seperti BSSN. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap ancaman siber dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Selain itu, Angkatan Siber TNI harus fokus pada tugas utamanya yaitu melindungi negara dari ancaman luar, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dalam negeri.

Dengan pendekatan yang tepat, Angkatan Siber TNI dapat menjadi kekuatan yang tangguh dalam melindungi Indonesia dari ancaman siber global. Pemerintah perlu terus mengembangkan strategi keamanan siber yang komprehensif, termasuk memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa Indonesia tetap aman dan terlindungi di era digital yang penuh tantangan ini.