baca juga: Cara memahami aspek psikologis dalam investasi kripto dan bagaimana membangun strategi yang kuat untuk menabung dalam jangka panjang

Bitcoin sebagai Cadangan Nasional: Mengapa Indonesia Harus Segera Bertindak Sebelum Terlambat?

Meta Description:
Indonesia tertinggal dalam revolusi aset digital. Negara-negara seperti AS, El Salvador, dan Bhutan sudah mengakuisisi Bitcoin sebagai cadangan nasional. Bagaimana cara mereka melakukannya, dan mengapa Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan? Baca analisis lengkapnya di sini!

---

Pendahuluan: Saatnya Indonesia Mempertimbangkan Bitcoin sebagai Aset Strategis

Di tengah gejolak ekonomi global, beberapa negara mulai memandang Bitcoin bukan sekadar aset spekulatif, melainkan sebagai cadangan nilai strategis. Amerika Serikat (AS) kini memegang 214.000 BTC (senilai $15 miliar) dari hasil sitaan, sementara El Salvador secara agresif membeli 1 BTC per hari sejak 2021. Bhutan bahkan menambang Bitcoin menggunakan tenaga hidro yang melimpah.

Lalu, di mana posisi Indonesia?

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sempat mengusulkan akuisisi Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa. Namun, wacana ini tenggelam oleh keraguan regulator dan ketidaktahuan publik. Padahal, jika Indonesia mengalokasikan 1% dari cadangan devisanya ($139 miliar) untuk Bitcoin, negara ini bisa menjadi pemain kunci di era ekonomi digital.

Pertanyaan besarnya:

• Mengapa negara-negara lain begitu serius mengakuisisi Bitcoin?

• Bagaimana cara mereka mendapatkannya tanpa menimbulkan risiko fiskal?

• Dan yang terpenting—apakah Indonesia sudah terlambat?

Artikel ini akan mengupas tuntas strategi akuisisi Bitcoin oleh berbagai negara, peluang bagi Indonesia, serta risiko yang harus diwaspadai.

---

1. Mengapa Bitcoin Menjadi Cadangan Nasional yang Diperebutkan?

1.1. Bitcoin vs. Emas: Perlombaan Baru Penyimpanan Nilai

Selama berabad-abad, emas menjadi standar cadangan nilai. Namun, Bitcoin—sering dijuluki "emas digital"—menawarkan keunggulan:

• Ketersediaan terbatas (21 juta koin) vs. emas yang masih terus ditambang.

• Mudah dipindahkan (transfer lintas negara dalam hitungan menit).

• Transparan (seluruh transaksi tercatat di blockchain).

Negara seperti El Salvador sudah menempatkan Bitcoin setara dengan dolar AS sebagai alat pembayaran resmi. Sementara AS dan China diam-diam mengakumulasi Bitcoin melalui sitaan dan penambangan.

1.2. Inflasi Global & Perlindungan Nilai Tukar

Ketika Federal Reserve (AS) dan Bank Sentral Eropa mencetak uang secara masif selama pandemi, nilai mata uang fiat merosot. Bitcoin, dengan suplai tetap, menjadi pelindung nilai (hedge) terhadap inflasi.

Contoh nyata:

• El Salvador membeli Bitcoin saat harga turun, dan kini portofolionya profit 60%.

• MicroStrategy (perusahaan publik) mengalokasikan $6 miliar ke Bitcoin dan untung 3x lipat.

Jika Indonesia tidak segera bertindak, nilai rupiah akan semakin rentan terhadap fluktuasi global.

---

2. Bagaimana Negara-Negara Mengakuisisi Bitcoin?

2.1. Penambangan (Mining) – Contoh: Bhutan & China

Bhutan, negara kecil di Himalaya, memanfaatkan tenaga hidro murah untuk menambang Bitcoin sejak 2021. Mereka tidak membeli, tetapi menciptakan Bitcoin dari nol.

Keuntungan strategi ini:
✅ Biaya rendah (listrik murah).
✅ Tidak perlu mengeluarkan devisa.
✅ Mendukung energi terbarukan.

China, meski melarang perdagangan Bitcoin, masih menjadi penambang terbesar dunia melalui operasi bawah tanah.

Pertanyaan untuk Indonesia:

• Apakah PLN bisa menyediakan listrik murah untuk penambangan Bitcoin?

• Bisakah Indonesia meniru Bhutan dengan memanfaatkan energi geothermal dan hidro?

2.2. Pembelian Langsung (DCA) – Contoh: El Salvador

Presiden Nayib Bukele menerapkan Dollar-Cost Averaging (DCA)—membeli 1 BTC per hari sejak 2021. Sekarang, mereka memegang 6.174 BTC ($644juta)\ast \ast dengan\ast \ast rata-ratahargabeli$30.000.

Keuntungan strategi ini:
✅ Mengurangi risiko volatilitas.
✅ Akumulasi jangka panjang tanpa tekanan pasar.

Peluang bagi Indonesia:

• BPI Danantara bisa mengalokasikan $1-2 juta/hari untuk DCA Bitcoin.

• Jika dilakukan sejak 2021, Indonesia sudah memiliki 6.000+ BTC hari ini.

2.3. Sitaan (Confiscation) – Contoh: AS

AS memiliki 214.000 BTC (senilai $15 miliar) dari sitaan kasus kriminal:

• Silk Road (2013) → 144.000 BTC.

• Bitfinex Hack (2016) → 94.000 BTC.

Strategi ini sulit ditiru, tetapi menunjukkan bahwa Bitcoin bisa menjadi aset negara tanpa mengeluarkan biaya.

---

3. Risiko & Kritik: Mengapa Banyak Pemerintah Masih Ragu?

3.1. Volatilitas Harga

Bitcoin bisa turun 50% dalam sebulan (contoh: 2022, harga anjlok dari $69.000ke$16.000). Namun, dalam jangka panjang, Bitcoin selalu pulih dan mencetak All-Time High (ATH) baru.

3.2. Regulasi & Penolakan Bank Sentral

Bank Indonesia (BI) dan OJK masih skeptis karena:

• Kekhawatiran pencucian uang.

• Ketergantungan pada aset spekulatif.

Namun, jika AS dan Uni Eropa mulai melegalkan Bitcoin ETF, tekanan global akan memaksa Indonesia untuk beradaptasi.

---

4. Kesimpulan: Indonesia Harus Bergerak Sekarang atau Tertinggal Selamanya

Bitcoin bukan lagi sekadar "aset kripto", melainkan bagian dari geopolitik keuangan modern. Jika Indonesia tidak segera:

1. Memulai akuisisi Bitcoin (via DCA/penambangan).

2. Membuat regulasi yang jelas.

3. Edukasi publik tentang manfaat Bitcoin,

Maka kita akan ketinggalan dalam perlombaan ekonomi digital.

Pertanyaan terakhir:

• Akankah Indonesia belajar dari El Salvador dan AS, atau tetap diam hingga harga Bitcoin $1 juta per koin?

---

Call to Action:
Bagaimana pendapat Anda? Haruskah Indonesia membeli Bitcoin sebagai cadangan devisa? Beri komentar di bawah!

baca juga: Akademi Crypto adalah platform edukasi terbaik untuk belajar crypto dari nol, memahami blockchain dan Web3, menguasai trading aset digital secara aman, hingga meraih cuan lewat kelas gratis, mentor profesional, dan materi lengkap yang cocok untuk pemula, pelajar, maupun profesional yang ingin melek kripto dan transformasi digital.

baca juga: Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Hal yang Wajib Diketahui Investor