Pencemaran Laut Ancam Pariwisata Batam: FGD ITEBA Rekomendasikan Solusi Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan

Arreza MP September 14, 2025 0 Komentar

Pencemaran Laut Ancam Pariwisata Batam: FGD ITEBA Rekomendasikan Solusi Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan

BATAM – Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan daya tarik utama wisata bahari Batam kini menghadapi ancaman serius: pencemaran laut. Mulai dari sampah yang dibuang kapal, limbah dari darat, hingga tumpahan minyak kapal tanker, semua itu berpotensi merusak ekosistem pesisir sekaligus menekan sektor pariwisata. Padahal, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi Batam dengan kontribusi Rp 357,74 miliar atau 24% dari PAD Kota Batam pada tahun 2024.

Pariwisata Batam Terancam Degradasi Lingkungan Laut

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Sosial-Ekonomi Pencemaran Laut terhadap Pariwisata di Batam” yang digelar Institut Teknologi Batam (ITEBA) pada Sabtu (13/9/2025) di Kampus Tiban Ayu, hadir perwakilan dari Dinas Kominfo Batam, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Abang dan Belakang Padang.

Wakil Rektor I ITEBA, Dr. Eng. Ansarullah Lawi, menegaskan bahwa pencemaran laut harus dipandang sebagai ancaman multidimensi.

“Pencemaran laut bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekonomi Batam. Pariwisata kita bisa kehilangan daya saing jika masalah ini tidak ditangani serius,” ujarnya.

Dampak Sosial Ekonomi: Wisata Merosot, Nelayan Tertekan

Kasus tumpahan minyak hitam pada Mei 2023 akibat kebakaran kapal tanker di perairan Malaysia menjadi bukti konkret. Minyak yang mencapai perairan Kampung Melayu, Batam, memicu kerugian besar:

Jumlah wisatawan asing turun drastis, dari ribuan menjadi hanya ratusan orang.
Pendapatan nelayan anjlok hingga 30–40% akibat rusaknya ekosistem laut dan menurunnya hasil tangkapan.
Pelaku usaha wisata bahari kehilangan potensi miliaran rupiah karena turunnya minat kunjungan.

Bagi masyarakat pesisir, kondisi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga beban sosial dan psikologis yang berkepanjangan.

Kompleksitas Tata Kelola: Tumpang Tindih Kewenangan

Penanganan pencemaran laut di Batam ternyata tidak sederhana. Kewenangan masih tumpang tindih:

Laut 0–12 mil menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
Wilayah pesisir dan garis pantai dikelola Dinas Perikanan Kota Batam.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terbatas pada kewenangan dan anggaran, bahkan tidak memiliki dana untuk uji pencemaran laut.

Akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga, respons terhadap pencemaran laut cenderung lamban dan tidak maksimal.

Perspektif Multi-Stakeholder: Suara dari Lapangan

Dalam diskusi, berbagai perspektif muncul:

Pelaku pariwisata mendorong penerapan prinsip blue economy dan green economy agar destinasi wisata Batam berkelanjutan dan kompetitif.
Pokdarwis Pulau Abang & Belakang Padang menyoroti masalah klasik sampah laut yang hingga kini belum teratasi karena keterbatasan perangkat penangkap sampah (trap).
Pengelolaan sampah disarankan melibatkan operator swasta untuk menghindari konflik peran instansi yang berfungsi ganda sebagai regulator sekaligus operator.
Perspektif media menambahkan bahwa jalur laut Batam, salah satu yang tersibuk di dunia, rawan praktik pembuangan sampah dari kapal. Mereka juga mengusulkan penataan kampung tua seperti Tanjung Uma menjadi destinasi wisata berbasis sejarah-lokal untuk mengubah titik rawan sampah menjadi ikon wisata baru.

Rekomendasi Strategis: Jalan Menuju Batam Berkelanjutan

FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi kunci yang dapat menjadi arah kebijakan jangka panjang:

1. Penguatan Tata Kelola Berbasis Penta-Helix

Melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media secara terintegrasi. PP 25/2025 memberi dasar hukum bagi BP Batam dalam mempercepat perizinan (PKKPRL, Persetujuan Lingkungan, PPKH) sekaligus memperkuat pengendalian dampak.

2. Koordinasi Lintas Lembaga

Dari forum diskusi menuju rencana aksi terpadu: kanal pelaporan publik (lapor.go.id), sistem tanggap darurat sampah, serta integrasi perizinan satu pintu antara BP Batam–Pemko Batam–Pemprov Kepri untuk memperkuat pengawasan dan menindak pelaku usaha yang abai.

3. Inovasi & Pemberdayaan Masyarakat

Percepatan operasional TPS 3R sejak dari rumah tangga.
Perluasan bank sampah dan insentif ekonomi daur ulang.
Edukasi door-to-door di kampung pesisir.
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata berkelanjutan untuk mendanai kebersihan harian.

Rekomendasi ini juga selaras dengan RPJMD Kota Batam 2025–2029 yang menekankan pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

Peran Kampus: ITEBA dan BTP sebagai Pilar Inovasi

Sebagai penyelenggara FGD, Institut Teknologi Batam (ITEBA) bersama Batam Tourism Polytechnic (BTP) berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau. Melalui riset, edukasi, dan kolaborasi, kedua institusi di bawah Yayasan Vitka ini berperan menyiapkan SDM unggul dalam bidang maritim, perdagangan internasional, dan pariwisata berkelanjutan.

Kesimpulan: Momentum Kolaborasi Menyelamatkan Pariwisata Batam

Ancaman pencemaran laut di Batam nyata adanya. Dampaknya bukan hanya pada ekologi, tetapi juga merembet pada sektor ekonomi, sosial, hingga citra pariwisata internasional. Namun, hasil FGD ini menunjukkan optimisme: jika pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media bergerak bersama, maka Batam dapat menjaga kelestarian laut sekaligus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

Batam bersih, wisata maju, ekonomi pesisir sejahtera—itulah visi pembangunan berkelanjutan yang kini ditawarkan.