Sekda Batam Pimpin Rapat Prognosis Pendapatan 2027, Fokus Optimalisasi PAD hingga Rp5,2 Triliun
Pemerintah Kota Batam terus memperkuat perencanaan keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini terlihat dalam Rapat Prognosis Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan perencanaan pendapatan dan belanja daerah berjalan realistis, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Batam hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Fokus pada Kepatuhan Mandatory Spending
Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2027 harus mengacu pada ketentuan mandatory spending atau belanja wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menjadi dasar penting agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat.
Mandatory spending yang dimaksud mencakup beberapa sektor strategis, di antaranya:
Sektor pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen dari APBD
Sektor kesehatan dengan alokasi minimal 10 persen
Sektor infrastruktur dengan porsi sekitar 40 persen
Menurutnya, komposisi anggaran tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Batam.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin dan terencana agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa depan.
Pentingnya Ketelitian dalam Menghitung Prognosis Pendapatan
Selain membahas alokasi belanja, Sekda Batam juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam menghitung prognosis pendapatan daerah. Hal ini terutama berkaitan dengan belanja pegawai yang harus tetap dijaga agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam konteks tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta untuk lebih selektif dalam menerima pegawai pindahan dari daerah lain. Langkah ini dinilai penting agar struktur belanja pegawai tetap sehat dan tidak membebani keuangan daerah.
Firmansyah juga menekankan bahwa koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) harus diperkuat, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).
Menurutnya, TPP merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, pengelolaannya harus tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
Target Pendapatan Rp5,2 Triliun Dinilai Realistis
Dalam rapat tersebut, dipaparkan bahwa target pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,2 triliun. Angka tersebut dinilai cukup realistis apabila seluruh OPD mampu bekerja secara maksimal dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekda Batam menyampaikan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah, terutama yang memiliki kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD penghasil harus memiliki strategi yang jelas dalam meningkatkan pendapatan, baik melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, maupun peningkatan kualitas layanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Sektor Potensial Penyumbang PAD
Dalam pembahasan rapat, beberapa sektor dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Kota Batam. Sektor-sektor tersebut antara lain:
Dinas Lingkungan Hidup didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi persampahan. Dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Batam yang terus meningkat, sektor pengelolaan sampah dinilai memiliki potensi pendapatan yang cukup besar jika dikelola secara profesional dan terintegrasi.
Dinas Perhubungan juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pendapatan dari sektor parkir. Optimalisasi sistem parkir, termasuk kemungkinan penerapan digitalisasi pembayaran, dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus penerimaan daerah.
3. Layanan RSUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batam juga disebut sebagai salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan PAD melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan. Semakin baik layanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan daerah.
OPD Diminta Maksimalkan Potensi Pajak dan Retribusi
Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang memiliki peran sebagai penghasil pendapatan daerah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap potensi yang ada. Mereka juga diminta untuk lebih kreatif dalam mencari peluang peningkatan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat.
Firmansyah menekankan bahwa optimalisasi pendapatan bukan berarti menaikkan tarif secara sembarangan, melainkan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, perbaikan sistem pelayanan, serta inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan.
Ia juga mendorong agar setiap OPD memiliki data yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan pendapatan.
Peran BRIDA dalam Kajian Potensi Pendapatan
Sekda Batam juga menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk memperkuat kajian terhadap potensi pendapatan daerah. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data dan riset sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif.
Peran BRIDA dinilai penting karena pendekatan berbasis riset akan membantu pemerintah daerah dalam:
Mengidentifikasi sumber pendapatan baru
Mengukur potensi sektor ekonomi yang belum tergarap optimal
Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data
Mendukung inovasi pengelolaan pendapatan daerah
Dengan dukungan kajian yang kuat, diharapkan kebijakan fiskal daerah dapat semakin tepat sasaran.
Peningkatan Layanan sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan
Selain fokus pada angka pendapatan, Sekda Batam juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kepatuhan dalam membayar pajak maupun retribusi.
Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan kenaikan target angka pendapatan semata.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan OPD antara lain:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mempercepat proses administrasi
Mengembangkan layanan berbasis digital
Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan PAD dapat dicapai secara alami melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Sinergi Antar Perangkat Daerah Jadi Kunci
Firmansyah juga mengingatkan bahwa pencapaian target pendapatan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi kuat antar perangkat daerah agar strategi yang disusun dapat berjalan efektif.
Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas OPD dalam menyusun program kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada:
Koordinasi yang baik antar OPD
Kesamaan visi pembangunan
Pengelolaan program berbasis prioritas
Pengawasan internal yang kuat
Dengan kerja sama yang solid, target pendapatan yang telah ditetapkan diyakini dapat tercapai.
Komitmen Meningkatkan PAD Secara Berkelanjutan
Dalam penutup arahannya, Sekda Batam kembali menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan langkah penting dalam menjaga kemandirian fiskal daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat.
Ia berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan yang ada.
Menurutnya, optimalisasi PAD bukan hanya soal target angka, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Dihadiri Pejabat Strategis Pemko Batam
Rapat prognosis tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Batam, antara lain:
Kepala BPKAD Abdul Malik
Kepala BRIDA Efrius
Kepala Dinas Pariwisata Ardiwinata
Perwakilan OPD penghasil lainnya
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam menyusun perencanaan pendapatan daerah yang matang dan terukur.
Kesimpulan
Rapat Prognosis Pendapatan Daerah Tahun 2027 menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Kota Batam dalam memastikan perencanaan keuangan daerah berjalan optimal. Dengan target pendapatan sebesar Rp5,2 triliun, pemerintah optimistis angka tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi PAD, peningkatan layanan publik, serta sinergi antar perangkat daerah.
Komitmen terhadap mandatory spending, kehati-hatian dalam pengelolaan belanja pegawai, serta penguatan kajian berbasis riset menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
0 Komentar