Peran Strategis Diskominfo yang Terabaikan dalam Perencanaan dan Penganggaran

Arreza MP Agustus 03, 2025 0 Komentar

Buku Panduan Respons Insiden SOC Security Operations Center untuk Pemerintah Daerah

Peran Strategis Diskominfo yang Terabaikan dalam Perencanaan dan Penganggaran

Di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seharusnya menempati posisi strategis dalam arsitektur pembangunan daerah. Namun, realitas di banyak pemerintah daerah menunjukkan bahwa peran vital Diskominfo justru kurang dihargai dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Diskominfo bukan sekadar dinas “pengelola website” atau “pemelihara jaringan internet kantor”, melainkan penjaga infrastruktur digital, pengelola informasi publik, pelindung data pemerintah, serta pemangku urusan komunikasi strategis pemerintahan. Tanpa fondasi digital yang kuat dan sistem informasi yang aman, maka mimpi besar tentang smart city, e-government, transparansi anggaran, hingga pelayanan publik berbasis digital tidak akan berjalan.

Antara Beban Harapan dan Kenyataan Anggaran

Diskominfo sering kali dibebani banyak tanggung jawab besar—mulai dari pengelolaan jaringan data center, pengamanan siber, produksi informasi publik, layanan call center, sistem informasi internal OPD, hingga layanan media sosial pemerintahan. Namun, ketika masuk ke ruang perencanaan dan penganggaran, posisi Diskominfo kerap dipinggirkan. Usulan anggaran yang berbasis kebutuhan riil sering kali tidak diakomodasi secara proporsional.

Padahal, tanpa dukungan anggaran yang layak, Diskominfo ibarat tentara tanpa senjata dalam medan tempur digital. Hal ini tidak hanya menghambat inovasi, tetapi juga mengancam keamanan dan efisiensi sistem informasi daerah.

Minimnya Representasi dalam Forum Strategis

Masalah lain yang sering terjadi adalah Diskominfo tidak dilibatkan secara aktif dalam forum-forum perencanaan strategis, seperti musrenbang, forum OPD lintas sektor, atau penyusunan rencana kerja daerah (RKPD). Akibatnya, banyak program prioritas daerah yang sebenarnya sangat bergantung pada infrastruktur dan dukungan digital, namun tidak dikaji secara teknis dari sisi kesiapan sistem dan risiko keamanan informasi.

Diskominfo baru dimintai pendapat saat program sudah berjalan, atau lebih parah: saat sistem mengalami gangguan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan masih bersifat sektoral dan tidak berbasis pada sinergi lintas fungsi, terutama dalam isu-isu digital.

Mengapa Ini Berbahaya?

Mengabaikan peran Diskominfo dalam perencanaan dan penganggaran sama dengan membangun rumah tanpa fondasi. Beberapa potensi ancaman nyata akibat minimnya perhatian terhadap peran strategis Diskominfo adalah:

Kebocoran data pemerintah, termasuk informasi keuangan, kependudukan, atau sistem pelayanan publik.
Terganggunya layanan digital masyarakat karena infrastruktur yang tidak memadai atau tidak diperbarui.
Kegagalan proyek digitalisasi akibat tidak adanya integrasi sistem antar-OPD.
Citra buruk pemerintah daerah karena gagap digital atau tidak responsif dalam komunikasi publik.

Rekomendasi: Menggeser Paradigma Perencanaan

Sudah saatnya paradigma perencanaan dan penganggaran diubah. Beberapa langkah berikut dapat menjadi solusi:

Jadikan Diskominfo sebagai mitra utama dalam perencanaan lintas sektor.
Program pembangunan saat ini hampir semuanya bergantung pada infrastruktur digital. Diskominfo harus dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan, bukan hanya di akhir.
Anggarkan berdasarkan peran, bukan hanya berdasarkan capaian administratif.
Fungsi pengamanan data, pengelolaan server, produksi konten informasi publik, dan edukasi literasi digital adalah kebutuhan riil yang harus diakomodasi secara layak.
Dorong kepala daerah dan DPRD memahami urgensi isu digital.
Perlu ada edukasi politik dan birokratis tentang pentingnya investasi pada infrastruktur informasi dan komunikasi.
Bangun ekosistem penganggaran kolaboratif.
Program dinas teknis lainnya yang berbasis aplikasi dan digitalisasi harus disinergikan anggarannya dengan Diskominfo, agar tidak tumpang tindih dan tidak membebani satu pihak.

Penutup: Diskominfo Adalah Pilar, Bukan Pelengkap

Jika daerah ingin berbicara soal digitalisasi, maka Diskominfo bukan lagi sekadar pendukung teknis, tetapi harus dianggap sebagai pilar utama. Mengabaikan peran mereka dalam perencanaan dan penganggaran sama artinya dengan membiarkan sistem pemerintahan rapuh di tengah serangan digital yang terus meningkat.

Saatnya menghargai peran Diskominfo secara strategis, bukan hanya saat sistem error atau akun media sosial pemda diretas.

Catatan Penulis: Artikel ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan dan dorongan untuk mewujudkan tata kelola digital yang adil, aman, dan berkelanjutan di seluruh daerah.